Soppeng Cobra Investigasi — Dugaan penyimpangan proyek kembali mencoreng dunia konstruksi di Kabupaten Soppeng. Proyek Peningkatan Jalan Ruas Medde–Padali Lama (Lanjutan) yang secara resmi tercantum dalam dokumen dan papan proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) justru diduga dialihkan ke lokasi lain, yakni ke jalan poros Barru–Panincon, batas Padali Lama.
Padahal, papan proyek yang terpajang jelas memuat lokasi Kecamatan Marioriawa kontrak bernomor 03/KONTRAK-KATALOG/PNK-RJ/PUPR-BM/VIII/2025, dengan nilai anggaran Rp 730.407.154, sumber dana APBD 2025, serta status pekerjaan lanjutan, bukan pekerjaan baru.
Namun temuan wartawan di lapangan berkata lain. Proyek tidak berada di titik sebagaimana tercantum di dokumen. Justru terlihat ada pengerjaan yang diduga diarahkan ke lokasi berbeda.
Temuan inilah yang langsung memantik reaksi keras dari Ketua LSM LPKN (Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara) Kabupaten Soppeng, Alfred Surya Putra Panduu.
“Ini aneh dan tidak bisa ditoleransi. Di papan proyek tertulis jelas lanjutan pekerjaan, lalu kenapa dikerjakan di lokasi berbeda? Kalau benar dialihkan, maka ada dugaan kuat manipulasi dan penyimpangan. Uang negara bukan barang mainan!” tegas Alfred dengan nada tinggi.
Alfred mempertanyakan transparansi dan integritas instansi teknis terkait, sebab perubahan lokasi proyek tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi masuk kategori penyimpangan anggaran.
“Kami meminta APH bergerak cepat. Jangan menunggu laporan resmi dulu. Fakta lapangan sudah cukup menjadi dasar melakukan pemeriksaan. Panggil kontraktor, panggil PPK, panggil pengawas. Jangan sampai ada oknum yang bermain,” tambahnya.
Ia juga menyoroti peran konsultan pengawas CV Tri Nur Hasga dan kontraktor pelaksana PT Intan Indah Pelangi yang tercantum pada papan proyek. Menurutnya, kedua pihak wajib dimintai klarifikasi terkait kejanggalan ini.
Alfred menegaskan bahwa dugaan pengalihan lokasi pekerjaan bukan hal sepele, melainkan persoalan serius yang bisa berdampak pada kualitas pembangunan, pertanggungjawaban anggaran, dan citra pemerintah daerah.
“Kalau dibiarkan, ini jadi preseden buruk. Hari ini dialihkan lokasi, besok bisa dialihkan anggaran. Kami tidak akan diam. LPKN akan terus mengawal masalah ini sampai tuntas,” ujarnya.
LSM LPKN Soppeng berharap aparat penegak hukum segera menurunkan tim untuk memastikan apakah benar terjadi pengalihan lokasi proyek sebagaimana temuan wartawan yang dinilai sangat mengejutkan dan janggal.
( Taufiq )
