Soppeng Cobra Investigasi — Gelombang protes masyarakat terhadap kebijakan mutasi yang menimpa Kepala Sekolah SDN 7 Salotungo semakin tidak terbendung. SK Bupati yang menjadi dasar pemindahan tersebut kini dipertanyakan keras karena dinilai penuh kejanggalan, bahkan disebut sebagai bentuk demosi terselubung yang dibungkus atas nama regulasi.
Kritik tajam muncul dari berbagai pihak yang menilai keputusan itu tidak mencerminkan prinsip Merit Sistem, sebuah aturan yang seharusnya melindungi pejabat sekolah dari mutasi subjektif yang tidak berbasis prestasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya: seorang kepala sekolah berprestasi justru dipindahkan dari jabatan strategis tanpa alasan yang dinilai jelas dan transparan.
Di tengah kegaduhan ini, publik mulai mempertanyakan arah kebijakan pendidikan daerah. Banyak yang menduga langkah tersebut sarat muatan politis dan tekanan kepentingan tertentu. Beberapa tokoh masyarakat bahkan menyebut bahwa SK tersebut “mencederai moral kebijakan publik” dan memperlihatkan bagaimana kewenangan dapat dipelintir tanpa memikirkan dampaknya pada dunia pendidikan.
“Ini bukan sekadar mutasi biasa. Ini tindakan yang menggerus kepercayaan publik. Kalau alasan regulasi hanya dijadikan tameng, maka pemerintah wajib membuka tabirnya,” ujar salah satu aktivis pendidikan yang ikut bersuara.
Kekecewaan para guru dan orang tua murid turut memperkuat dugaan bahwa proses mutasi ini lebih bernuansa hukuman daripada pembinaan. Suasana sekolah disebut mulai tidak kondusif, guru resah, dan masyarakat mempertanyakan integritas pemerintah daerah dalam mengelola lembaga pendidikan.
Desakan revisi SK pun semakin keras bergema. Publik meminta Bupati untuk menghentikan praktik mutasi yang dianggap tidak sehat dan tidak berpihak pada profesionalisme. Mereka menuntut transparansi penuh atas proses penilaian kinerja, termasuk alasan objektif yang melatarbelakangi pemindahan kepala sekolah tersebut.
Kini, tekanan berada tepat di hadapan pemerintah daerah.
Pertanyaannya sederhana namun menentukan:
Apakah Bupati akan tetap mempertahankan SK yang kontroversial itu, atau akhirnya tunduk pada suara rakyat yang meminta keadilan ditegakkan?
( Taufiq )
