Soppeng Cobra Investigasi — Ketua LSM LPKN (Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara), Alfred Surya Putra Panduu, menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke desa-desa di Kabupaten Soppeng guna mengawasi pengelolaan Dana BUMDes (Bundes). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap desa menjalankan penggunaan dana tersebut sesuai petunjuk teknis dan regulasi yang berlaku.
Hal itu disampaikan Alfred saat berbincang dengan wartawan di Warkop Abadi, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Alfred, dana BUMDes merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, sehingga pengelolaannya tidak boleh asal-asalan. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang digulirkan melalui APBDes harus dikelola secara transparan, profesional, dan tepat sasaran.
“Saya akan turun langsung ke desa-desa untuk memantau keberlangsungan kegiatan Dana BUMDes. Jika ditemukan ada desa yang tidak menjalankan dana tersebut sesuai aturan atau diduga menyimpang dari petunjuk yang telah ditetapkan, saya tidak akan segan-segan melaporkan ke pihak berwajib, dalam hal ini APH,” tegas Alfred.
Ia juga mengingatkan para kepala desa dan pengurus BUMDes agar tidak memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau aktivitas di luar ketentuan. LPKN, kata Alfred, akan bersikap profesional dalam melakukan pemantauan dan tetap mengedepankan pembinaan sebelum penegakan hukum.
Alfred menambahkan bahwa pihaknya membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang ingin memberikan laporan awal terkait indikasi penyimpangan dana desa, termasuk Dana BUMDes. Baginya, pengawasan kolaboratif sangat penting untuk mewujudkan tata kelola anggaran desa yang sehat dan akuntabel.
Dengan langkah ini, LPKN menegaskan perannya sebagai lembaga kontrol publik yang berkomitmen memastikan dana desa benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.
(Taufiq)
