Jakarta — cobrainvestigasi.my.id Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengubah sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan mengutamakan bantuan tunai langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
Dilansir dari Detik.Com Menurut Luhut, ke depan bantuan sosial tidak lagi banyak disalurkan dalam bentuk barang, melainkan melalui transfer uang langsung (direct cash transfer) kepada penerima yang telah terdata. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, rata-rata nilai bantuan yang diterima masyarakat dapat mencapai sekitar Rp5,4 juta per orang dari berbagai program bantuan yang digabungkan.
"Subsidi dan bantuan nantinya akan lebih banyak diberikan langsung kepada penerima manfaat. Dengan sistem transfer tunai, bantuan bisa lebih tepat sasaran dan mudah diawasi," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).
Luhut menjelaskan, pemerintah juga akan memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mengelompokkan dan memverifikasi data penerima bantuan. Langkah ini dilakukan agar penyaluran bansos menjadi lebih akurat dan mengurangi potensi kesalahan data.
Selain untuk bantuan sosial, teknologi AI juga akan digunakan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan sistem digital yang terintegrasi, pemerintah dapat menilai kelayakan penerima KUR secara lebih cepat dan transparan berdasarkan data yang tersedia.
Menurut Luhut, transformasi digital ini merupakan bagian dari pengembangan Government Technology (GovTech) yang sedang didorong pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan peluncuran Digital Single ID atau identitas digital tunggal pada akhir tahun 2026. Sistem ini akan mengintegrasikan berbagai data kependudukan dan program pemerintah sehingga penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran.
"Dengan adanya Digital Single ID, bantuan sosial dan transfer tunai dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Selain itu, negara juga dapat menghemat anggaran karena penyaluran bantuan menjadi lebih efisien," jelasnya.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat digitalisasi layanan publik serta memastikan bantuan negara diterima oleh masyarakat yang membutuhkan secara tepat dan transparan.
( Taufiq )
