SOPPENG — cobrainvestigasi.my.id Keputusan Pemerintah Kabupaten Soppeng membebastugaskan empat pejabat eselon II terus memantik polemik dan menjadi sorotan publik. Di tengah derasnya pertanyaan masyarakat, Ketua Lembaga Investigasi dan Informasi Korupsi (LIDIK), Gasali Makkaraka, angkat bicara dan mempertanyakan sejumlah kebijakan yang dinilai menimbulkan banyak tanda tanya.
Salah satu yang paling disorot adalah kabar pengunduran diri Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Soppeng, Andi Faisal. Menurut Gasali, publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan terkait alasan sebenarnya di balik mundurnya pejabat tersebut.
“Yang menjadi pertanyaan besar, apakah benar mengundurkan diri atas kemauan sendiri atau memang diminta untuk mengundurkan diri? Ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat,” tegas Gasali saat ditemui wartawan di salah satu warung kopi di Watansoppeng, Selasa (23/6/2026).
Gasali menilai Andi Faisal selama ini dikenal aktif dan dekat dengan masyarakat. Berbagai inovasi pelayanan publik yang digagasnya dinilai memberikan dampak nyata, terutama program jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pelajar yang telah memasuki usia wajib KTP.
Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan yang memudahkan masyarakat karena petugas langsung mendatangi sekolah-sekolah tanpa harus menunggu warga datang ke kantor.
“Program seperti itu sangat membantu masyarakat. Pelajar tidak perlu lagi antre atau meninggalkan aktivitas sekolah hanya untuk melakukan perekaman KTP,” ujarnya.
Tak hanya mempertanyakan nasib Andi Faisal, Gasali juga menyoroti kabar yang beredar mengenai dugaan aksi mogok kerja sejumlah pegawai di lingkungan Dukcapil Soppeng pasca munculnya kebijakan tersebut.
“Kalau benar ada pegawai yang mogok kerja, ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan sampai kondisi ini mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Selain Andi Faisal, perhatian Gasali juga tertuju pada pembebastugasan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Soppeng, Ir. Erman Asnawi, M.Si.
Menurutnya, Erman Asnawi merupakan sosok birokrat yang memiliki kapasitas akademik dan pengalaman yang tidak diragukan. Ia bahkan menyebut Erman sebagai salah satu putra terbaik daerah yang sejak muda dikenal berprestasi.
“Saya mengenal Erman sejak kecil. Dia selalu menonjol dalam bidang akademik dan berhasil masuk Institut Pertanian Bogor melalui jalur PMDK. Kapasitas dan pengalamannya tidak perlu diragukan lagi,” ungkap Gasali.
Gasali mengaku menyayangkan pembebastugasan sejumlah pejabat yang selama ini dinilai memiliki kinerja baik dan telah melahirkan berbagai inovasi di sektor masing-masing.
Karena itu, ia mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah benar-benar didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif, profesional, dan sesuai aturan yang berlaku, bukan atas dasar pertimbangan subjektif.
“Jangan kelola pemerintahan dengan perasaan. Kebijakan terhadap pejabat publik harus berbasis kinerja, profesionalisme, dan kepentingan masyarakat. Pemimpin daerah harus memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Soppeng belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai pertanyaan yang muncul pasca pembebastugasan empat pejabat eselon II tersebut.
Publik kini menanti penjelasan terbuka dari pemerintah untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara profesional serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
( Taufiq )
