 |
| Gambar Ilustrasi |
SOPPENG — cobrainvestigasi, Sorotan terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) atau yang lebih dikenal sebagai P3A di Kabupaten Soppeng kembali mencuat.
Kali ini, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada penentuan lokasi kegiatan, tetapi juga pada kualitas fisik bangunan irigasi yang dikerjakan di sejumlah wilayah Soppeng pada Tahun Anggaran 2026.
Sejumlah masyarakat meminta aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri Soppeng dan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Soppeng, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Pemeriksaan, menurut mereka, tidak semestinya hanya berkutat pada aspek administrasi, tetapi juga mencakup pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan. Hal itu dinilai penting untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan pekerjaan yang dihasilkan memenuhi ketentuan teknis.
Program P3-TGAI sendiri merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan tata guna air irigasi dan pada pelaksanaannya melibatkan kelompok penerima manfaat secara swakelola.
Di Soppeng, nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp195 juta untuk satu titik kegiatan. Namun, di tengah pelaksanaan program tersebut, muncul dugaan bahwa sejumlah pekerjaan justru melibatkan atau dikendalikan oleh pihak ketiga.
Dugaan tersebut tentu masih perlu dibuktikan. Karena itu, masyarakat mendorong APH menelusuri seluruh mekanisme pelaksanaan, mulai dari proses pencairan anggaran, rekening kelompok penerima, pembelian material, pembayaran tenaga kerja, hingga pihak yang sebenarnya mengendalikan pekerjaan di lapangan.
Lokasi Pekerjaan Juga Dipertanyakan
Selain dugaan keterlibatan pihak ketiga, penentuan lokasi pembangunan juga menjadi perhatian.
Sejumlah warga menilai terdapat pekerjaan P3A yang dilaksanakan di lokasi yang dianggap bukan merupakan kebutuhan prioritas petani.
Salah seorang sumber yang dihubungi melalui percakapan WhatsApp, Minggu (6/9/2026), mengungkapkan bahwa terdapat pekerjaan P3A di wilayahnya yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani.
“Ada juga itu di kampungku tahun ini, sama sekali bukan kebutuhan petani pada lokasinya. Mereka hanya mengerjakan bukan pada lokasi yang merupakan kebutuhan petani. Kami menilai, dalam hal itu, mereka hanya mengejar pencairan dana untuk proyek yang mereka tentukan sendiri lokasinya,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dari sumber dan masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut di lapangan.
Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan hanya menyangkut lokasi pembangunan, tetapi juga berkaitan dengan ketepatan sasaran program yang menggunakan anggaran negara.
Masyarakat mempertanyakan bagaimana lokasi kegiatan ditentukan dan apakah proses tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan serta skala prioritas petani penerima manfaat.
Mutu Bangunan Diminta Ikut Diperiksa
Tidak hanya lokasi, kualitas fisik bangunan juga diminta menjadi bagian dari pemeriksaan.
APH dinilai perlu melakukan pengecekan langsung terhadap seluruh pekerjaan P3A, antara lain dengan melihat volume pekerjaan, dimensi konstruksi, kualitas dan jenis material, ketebalan pasangan atau struktur, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan anggaran yang digunakan.
Pemeriksaan fisik dinilai penting karena laporan administrasi tidak selalu dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dari hasil pekerjaan di lapangan.
Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, kekurangan volume, atau penggunaan material yang tidak sesuai ketentuan, maka hal tersebut perlu diverifikasi berdasarkan dokumen kontrak atau petunjuk teknis serta kondisi fisik yang terpasang.
Sebaliknya, apabila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, pemeriksaan tersebut dapat menjadi bentuk transparansi sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
Dugaan Pihak Ketiga Perlu Ditelusuri
Dugaan adanya pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan yang semestinya dilakukan secara swakelola juga dinilai perlu mendapat perhatian.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan pihak luar yang berperan dalam mengendalikan pekerjaan, APH diharapkan dapat menelusuri sejauh mana keterlibatan pihak tersebut, termasuk hubungan dengan kelompok penerima manfaat serta mekanisme penggunaan dana.
Penelusuran terhadap aliran dana juga dinilai penting untuk mengetahui apakah seluruh anggaran digunakan untuk kebutuhan pekerjaan atau terdapat pihak lain yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan informasi masyarakat.
Publik Menunggu Langkah APH
Sumber lainnya bahkan mempertanyakan keberanian APH untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pekerjaan P3A yang tersebar di Kabupaten Soppeng.
“Beranikah APH untuk memeriksa, ha-ha-ha. Kami masyarakat sudah paham. Tidak perlu dijelaskan lagi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keraguan sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan dan pengawasan program P3A di daerah tersebut.
Kini publik menunggu langkah aparat penegak hukum. Apakah pelaksanaan P3A di Soppeng hanya akan dilihat dari sisi administrasi, atau juga diperiksa secara langsung dari aspek lokasi, volume, mutu bangunan, mekanisme swakelola, hingga penggunaan anggarannya?
Jika seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, pemeriksaan menyeluruh tentu dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
Sebaliknya, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, masyarakat berharap temuan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai tudingan dan dugaan yang disampaikan masyarakat tersebut. Konfirmasi kepada pihak-pihak terkait tetap diperlukan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
( Taufiq )
